StafDivisi Investigasi menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp1,02 Triliun. Sektor pelayanan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.13 Dalamkegiatan Focuss Group Discussion pada tanggal 21 Maret 2016, bertempat di Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014, maka terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang Pasal112 UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp MASYARAKATdisarankan untuk berani menempuh jalur hukum apabila merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan oleh keputusan maupun tindakan tata usaha negara (TUN) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan solusi untuk menjawab persoalan tersebut.
Perbuatanpemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenal Hukum Represif dari Kasus Wadas) Sepanjang tahun 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp46,5
Dualismekompetensi peradilan yang berwenang mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah atau sering disebut onrechtmatige overheidsdaad telah menimbulkan kerugian di masyarakat.. Sewaktu digugat ke peradilan umum terbuka kemungkinan gugatan tidak diterima dengan alasan gugatan merupakan kompetensi peradilan administratif, sebaliknya apabila di gugat ke peradilan administratif, terbuka juga
UNIVERSITASISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN Jln. Tamansiswa 158 Yogyakarta, (0274) 379178 Website/email : protected] PENDAPAT HUKUM PELATIHAN HUKUM LEGAL OPINION PIDANA THE BEST WAY BECOMING LEGAL EXPERT Disusun Oleh : PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 6-9 FEBRUARI 2013 Hak Cipta dilindungi oleh
sRIPT.
  • xzru87to1i.pages.dev/65
  • xzru87to1i.pages.dev/86
  • xzru87to1i.pages.dev/367
  • xzru87to1i.pages.dev/68
  • xzru87to1i.pages.dev/287
  • xzru87to1i.pages.dev/335
  • xzru87to1i.pages.dev/173
  • xzru87to1i.pages.dev/67
  • xzru87to1i.pages.dev/35

    • contoh kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah